Bawaslu Aceh Jaya Dorong Penguatan Netralitas ASN melalui Dialog Konsolidasi Demokrasi

Calang | Kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu tidak hanya ditentukan oleh proses pemungutan suara, tetapi juga oleh terjaganya netralitas seluruh aparatur negara. Karena itu, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu aspek penting yang perlu terus diperkuat sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Dalam rangka Konsolidasi Demokrasi, Ketua Bawaslu Aceh Jaya Muhammad Afzal bersama Anggota Bawaslu Aceh Jaya Hidayatullah berdialog dengan Khairul Maulidin, Pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kabupaten Aceh Jaya. Dialog berlangsung pada Selasa (30/6/2026) di Rumoh Kupi Gunong Halimon, Kecamatan Krueng Sabee, untuk membahas pentingnya menjaga netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilu.

Suasana dialog yang berlangsung hangat membuka ruang bertukar pandangan mengenai pentingnya menjaga netralitas ASN. Dalam perbincangan itu, mereka sepakat bahwa sikap profesional dan bebas dari keberpihakan merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Ketua Bawaslu Aceh Jaya, Muhammad Afzal, mengatakan bahwa netralitas ASN merupakan salah satu fondasi penting dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis. "ASN memiliki posisi sebagai pelayan masyarakat. Oleh karena itu, sikap netral harus senantiasa dijaga agar masyarakat memiliki kepercayaan bahwa setiap tahapan pemilu berlangsung secara jujur, adil, dan bebas dari keberpihakan," ujarnya.

Senada dengan itu, Anggota Bawaslu Aceh Jaya, Hidayatullah mengatakan perlunya membangun kesadaran bahwa sikap netral ASN tidak hanya menjadi kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab dalam menjaga kepercayaan publik.

Melalui dialog ini, Bawaslu Aceh Jaya berharap sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan juga diharapkan terus terjalin sebagai langkah pencegahan sejak di luar tahapan pemilu, sehingga penyelenggaraan pemilu ke depan dapat berlangsung secara profesional, berintegritas, dan semakin mendapat kepercayaan masyarakat.