Pelatihan Pendidikan Pengawasan Partisipatif Bawaslu Aceh Jaya Tahun 2026 Akan Digelar Awal Juli

Calang | Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Jaya mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Pelatihan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) Tahun 2026. Kepastian ini dibahas dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bawaslu Aceh Jaya pada Senin (2/6/2026).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Aceh Jaya, Muhammad Afzal, didampingi Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H) sekaligus Penanggung Jawab Kegiatan, Hidayatullah, serta Koordinator Sekretariat, Wahyudi Irawan. Agenda ini juga diikuti oleh seluruh staf sekretariat yang akan memfasilitasi jalannya program tersebut.

Ketua Bawaslu Aceh Jaya, Muhammad Afzal, menegaskan bahwa pelatihan P2P ini merupakan salah satu agenda penting Bawaslu dalam mengawal proses demokrasi.

"Kegiatan P2P ini sangat penting untuk dilakukan, apalagi ini merupakan program prioritas Bawaslu setiap tahunnya. Kita harus memastikan seluruh elemen masyarakat, ikut ambil bagian dalam mengawal proses demokrasi," ujar Muhammad Afzal.

Sebagai penanggung jawab program, Kordiv HP2H Bawaslu Aceh Jaya, Hidayatullah, menjelaskan bahwa rapat perdana ini difokuskan untuk memetakan kebutuhan dasar kegiatan, mulai dari penentuan narasumber hingga melihat sejauh mana progres persiapan yang telah berjalan.

"Kita harus mempersiapkan program ini lebih awal, mulai dari kesiapan teknis tempat, hingga narasumber yang akan mengisi pelatihan nanti. Target kita, pada awal Juli 2026 kegiatan ini sudah bisa digelar dengan sukses dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan pengawasan partisipatif di Aceh Jaya," jelas Hidayatullah.

Sementara itu, Koordinator Sekretariat, Wahyudi Irawan, menyatakan kesiapan penuh jajaran sekretariat dalam memfasilitasi dan mendukung segala kebutuhan sarana prasarana demi kelancaran kegiatan P2P ini.

Melalui pelatihan P2P yang akan digelar awal Juli mendatang, Bawaslu Aceh Jaya berharap dapat mencetak kader-kader pengawas partisipatif yang mampu membantu tugas-tugas pencegahan pelanggaran pemilu di lapangan.