Peringati Harkitnas ke-118, Bawaslu Aceh Jaya Tegaskan Komitmen Jaga Tunas Bangsa dan Kedaulatan Negara

Calang | Badan Pengawas Pemilihan Umum, Jajaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Aceh Jaya menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 pada Rabu (20/05).

Upacara yang diikuti oleh seluruh jajaran sekretariat ini dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Aceh Jaya, Muhammad Afzal. Pada tahun ini, peringatan Harkitnas mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara” sebagai simbol kekuatan untuk bangkit menuju masa depan Indonesia yang kuat.

Dalam amanatnya, Ketua Bawaslu Aceh Jaya Muhammad Afzal mengingatkan kembali latar belakang sejarah Harkitnas yang merujuk pada berdirinya organisasi Boedi Oetomo pada tahun 1908. Peristiwa bersejarah tersebut merupakan fajar kesadaran berbangsa, di mana perjuangan fisik mulai bertransformasi menjadi perjuangan intelektual.

Muhammad Afzal menekankan bahwa kebangkitan nasional adalah sebuah proses kesinambungan yang dinamis (mutatis mutandis).

“Secara filosofis, Kebangkitan Nasional merupakan sebuah proses dinamis yang bersifat mutatis mutandis, yang artinya menyesuaikan dengan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Kebangkitan berarti keberanian untuk melepaskan diri dari belenggu ketidaktahuan dan ketertinggalan. Memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital”, Ujarnya

Sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang akuntabel, kebangkitan nasional saat ini harus dimaknai sebagai efektivitas dalam menghasilkan karya yang tepat sasaran, tepat waktu, dan berkualitas. Kemajuan sebuah negara sangat ditentukan oleh keteguhan hati rakyatnya untuk bersatu dalam satu visi besar.

Peringatan Harkitnas ke-118 ini diharapkan dapat menjadi momentum penting untuk menumbuhkan kembali semangat persatuan, nasionalisme, dan optimisme. Khususnya bagi keluarga besar Bawaslu Aceh Jaya dalam menghadapi berbagai tantangan pengawasan ke depan, demi membangun masa depan demokrasi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.